Minggu, 27 Februari 2011

cerita tentang neoliberalisme dan data kependudukan

NAMA : BAYU HIDAYATULOH
KELAS : 3EA12
NPM : 11208365
MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA




Neoliberalisme dan Warganegara

MUSUH kaum neoliberal adalah negara. Mereka memandang bahwa eksistensi negara itu kontradiktif bagi eksistensi pasar. Negara dipandang merusak mekanisme pasar, sehingga menimbulkan aneka macam distorsi. Milton Friedman, guru kaum neoliberal, memang tidak mau menghapus negara sama sekali. Tapi ia buru-buru mengatakan: “What the market does is to reduce greatly the range of issues that must be decided through political means, and thereby to minimize the extent to which government need participate directly in the game.” (Capitalism and Freedom, 15). Kampanye mereka selalu: negara harus sekecil-kecilnya, dan pasar seluas-luasnya.

Friedman, maupun Hayek, adalah anak zamannya. Ketika Perang Dingin memasuki fase yang paling panas, para ekonom blok kapitalis (Amerika Serikat) pada tahun 1960-an berusaha meyakinkan bahwa hanya ekonomi kapitalis saja yang paling benar dan paling sah. Tulisan-tulisan Friedman maupun Hayek pada dasarnya adalah serangan terhadap sistem ekonomi yang dijalankan di Uni Soviet, Eropa Timur, Cina, Korea Utara, dsb. “Ekonomi komando” diserang habis-habisan dengan menunjuk kepada penindasan, pelanggaran HAM, dan juga pada pada rendahnya kesejahteraan rakyat di negara-negara itu. Membaca buku Capitalism and Freedom semestinya harus dengan membayangkan apa yang terjadi di Uni Soviet, bukan dengan membayangkan Indonesia!

Dalam perkembangannya, teori neoliberal menjadi a-historis. Serta-merta dikatakan bahwa setiap cara melangsungkan ekonomi dengan sistem pasar, harus dan niscaya dilakukan dengan mengecilkan negara. Mereka lupa bahwa setiap era mempunyai masalahnya sendiri, dan bahwa setiap teori yang lahir dari sebuah era tidak bisa diterapkan begitu saja. Negara yang menindas seperti di Uni Soviet memang harus dilawan, tetapi negara di wilayah lain tidaklah berkelakuan seperti di Uni Soviet. Kampanye “emoh negara” sungguh perlu ketika negara menimbulkan penindasan dan pelanggaran HAM seperti itu.

Hilangnya paham warga negara

Tapi pemasungan negara yang diusung kaum neoliberal terlanjur dirayakan sebagai sebuah kebenaran abadi yang harus dianut oleh setiap orang di seluruh dunia. Demikianlah IMF dan World Bank di mana-mana mengabarkan bahwa harus terjadi pasar bebas, privatisasi dan deregulasi. Tapi ada sebuah dampak yang mengerikan: hilangnya paham “warganegara.” Sebagai gantinya dipakai paham “rakyat” yang berarti penghuni sebuah negara. Karena hanya ada rakyat, dan tidak ada warganegara, negara boleh tidak peduli dengan mereka (laissez faire). Rakyat harus mengurus dirinya sendiri, dengan terjun dalam arena pasar. Rakyat dipersilahkan untuk menjadi kaya, menjadi pandai, menjadi hebat, tetapi sekaligus juga dipersilahkan untuk menjadi miskin, menjadi bodoh, dan menjadi terpuruk-puruk. Kaya-miskin, pandai-bodoh, adalah urusan si rakyat.

Sebagai warganegara – demikian kata TH Marshall – dia memiliki tiga macam hak: politik, sosial dan sipil. Dia bisa menuntut bahwa kebebasannya terjamin, keamanannya terjaga, tetapi juga kesejahteraannya tidak terabaikan. Konsep warganegara menuntut bahwa negara tidak berpangku tangan terhadap warganegaranya. Dapat ditanyakan: untuk apa bernegara kalau negara tidak peduli? Para pengusung ideologi neoliberal (yang sebagian besar adalah kelompok orang yang beruntung) tentu saja setuju bahwa negara tidak peduli. Kebutuhan untuk menyusun organisasi yang disebut “negara” justru dibutuhkan oleh semua orang dalam rangka membangun kehidupan bersama yang saling peduli. Thomas Hobbes yang terkenal dengan teorinya tentang Leviathan juga tidak lupa akan makna bernegara seperti ini.

Semua adalah konsumen

Hilang konsep warganegara, sebagai gantinya dipakai konsep “konsumen.” Semua orang kini harus membeli produk. Rakyat dipersilahkan membeli produk-produk yang tersedia di pasar. Banyak hal memang bisa diserahkan kepada pasar dan rakyat membeli produk. Tapi celakanya rakyat juga harus membeli “produk pendidikan” dan “produk kesehatan,” dua hal yang tidak mungkin diserahkan kepada pasar. Kalau pendidikan dan kesehatan diserahkan kepada pasar, padahal kebutuhan dasar juga diserahkan kepada pasar, tentu tidak mungkin rakyat memenuhi pendidikan dan kesehatan. Itu sebabnya di banyak negara pendidikan dan kesehatan masih ditanggung (tidak dibantu!) oleh negara.

Hubungan “negara-warganegara” kini telah merosot menjadi “produsen-konsumen.” Negara melepaskan tanggung-jawabnya terhadap warganegara. Negara cukup menyediakan dan memberi fasilitas kepada para pengusaha swasta – lokal maupun global – untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dibeli oleh rakyat sebagai konsumen. Hubungan jual-beli ini dijadikan pola yang paling utama dalam mengelola negara. Dengan sendirinya uang menentukan dalam segala sesuatu. Di negara dengan penduduk 49% hidup di bawah garis kemiskinan, bagaimana pola ini bisa dipertahankan?

Negara pada akhirnya malah berfungsi sebagai pelindung para pengusaha itu! Dengan senang hati negara membiarkan dan memberi izin pengusaha swasta untuk mengelola pendidikan, kesehatan, dan bahkan juga keamanan (security). Mau pintar, mau sehat, mau aman, semua dipersilahkan pergi kepada pengusaha. Istilah outsourcing tepat dipakai di sini karena negara tidak mau mengurus hal-hal yang merepotkan. Tugas negara utama bergeser melindungi pengusaha atau segelintir dari warganegara, dengan membiarkan sebagian besar warganegara menjadi konsumen atau tidak menjadi konsumen. Bahkan kalau perlu menjual warganegara menjadi tenaga kerja murah perusahaan global.

Warganegara bukanlah konsumen. Debat tentang neoliberalisme sebaiknya tidak dibatasi pada soal efisiensi ekonomi. Fakta bahwa kita adalah warga sebuah organisasi yang disebut “negara” harus mendapatkan porsi yang jelas. Untuk apa berorganisasi kalau anggota tidak memperoleh manfaat apapun? Ini yang harus dijawab juga oleh capres-capres kita.***


Ekonomi Neoliberal Ciptakan Kemerosotan

Jakarta — Kebijakan ekonomi pasar ugal-ugalan (neoliberal) yang dijalankan tim ekonomi hanya mendatangkan kemerosotan bagi bangsa Indonesia."

Para tokoh tim ekonomi neoliberal sah-sah saja melakukan bantahan, tetapi yang terjadi kondisi ekonomi Indonesia makin memburuk dan dililit utang. “Bantahan itu merupakan pernyataan tanpa makna dan terlalu dipaksakan,” kata pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Ichsanuddin Noorsy, Kamis (23/4).
Sebelumnya, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati membantah kebijakan ekonomi saat ini adalah neoliberal dengan alasan kepentingan publik yang disubsidi cukup tinggi. “Bagaimana mungkin pemerintah disebut menerapkan neoliberal karena dana subsidi pernah mencapai Rp 250 triliun pada tahun 2008,” katanya dalam sambutan rakor pembangunan pusat di Gedung Bappenas, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan dalam anggaran subsidi mencapai Rp 250 triliun 2008 dan diperuntukkan bagi subsidi pupuk, pendidikan, subsidi BBM, bahkan subsidi energi seperti elpiji. Hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga diberikan subsidi sangat tinggi oleh pemerintah.

Ichsanuddin mengatakan, pemerintahan menerapkan ekonomi pasar ugal-ugalan jika bergantung pada utang luar negeri, penerbitan Surat Berharga Negara serta privatisasi untuk menutup defisit APBN.

“Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai anggota inti tim ekonomi, dengan gagahnya mendesak penghapusan subsidi dan pengurangan subsidi pada 2014,” tandasnya.

Ia menyatakan ada anak bangsa yang cenderung menjadi agen asing dan bertindak seperti malaikat dengan memperjuangkan dalam forum G-20 pinjaman siaga sebesar US$ 6 miliar pada pertemuan di Washington (AS) 2008. “Ekonom seperti itu mempercayai doktrin neoliberal yang mengandalkan IMF, Bank Dunia, BIS dan WTO sebagai dewa penolong untuk mencapai kesejahteraan,” tandasnya.

Menurutnya, di saat banyak negara di dunia menerapkan kebijakan ekonomi yang memihak cenderung nasionalis atau ultranasionalis, Indonesia justru menerapkan ultrainternasionalisme dalam kebijakan ekonomi.
“Di AS saja sudah ada perdebatan apakah neoliberal menyejahterakan atau membunuh, kebijakan ekonomi Indonesia justru mengabdi pada pemodal asing,” tandasnya.

Aktivis Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi menyatakan ekonomi Indonesia akan menjadi sasaran empuk pemodal asing yang memperalat para ekonom domestik. Indonesia akan memperoleh tekanan fiskal dalam menyusun APBN karena terus-menerus membayar utang yang mencekik leher. “Inilah tujuan yang ingin dicapai ekonom neoliberal yakni menjual masa depan dan harga diri bangsa sehingga kita menjadi bangsa pengemis,” ujarnya.
Ia menyatakan kebijakan ekonomi pasar ugal-ugalan hanya menghasilkan kemiskinan akut bagi mayoritas anak bangsa. “Indonesia tidak memperoleh apa-apa jika ekonom dan pemimpinnya masih mengandalkan kebijakan ekonomi seperti ini,” paparnya.
Tanpa Perubahan, Utang RI Menumpuk

Utang Indonesia, baik dari pinjaman luar negeri maupun penerbitan surat berharga negara (SBN/obligasi pemerintah), diperkirakan kian menumpuk jika tidak ada perubahan mendasar. Jebakan utang yang didesain oleh para ekonom pemerintah (ekonom Mafia Berkeley) selama 40 tahun terakhir ini akan membuat Indonesia kian terpuruk dalam lilitan utang.

“Siapa pun yang akan menjadi presiden di masa depan harus ada perubahan dalam menyelesaikan persoalan utang. Jika kebijakan ekonom masih setia pada Mafia Berkeley maka Indonesia terus dijajah melalui instrumen utang,” kata Ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (14/4).
Data menujukkan, selama lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah nominal utang telah membengkak dari Rp 1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp 1.667 triliun pada 11 Februari 2009. Tanpa perubahan kebijakan, utang luar negeri akan mencekik rakyat Indonesia dan para ekonom Mafia Bekeley akan bersukacita dengan situasi ini.

Ia menyatakan, pernyataan yang menegaskan tidak terhormat jika Indonesia tidak membayar utang merupakan statement tidak bertanggung jawab dan mengekalkan penjajahan asing melalui instrumen utang. “Seorang pemimpin harus melakukan terobosan besar terhadap persoalan utang. Tanpa ada perubahan kebijakan maka tidak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin seperti itu,” tandasnya.

Noorsy mengatakan, ekonom Mafia Berkeley telah menjalankan strategi jitu guna menjerat bangsa ini melalui utang-utang baru. Jadi sebenarnya ekonom Mafia Berkeley mengirim sinyal kepada siapa pun yang terpilih agar tunduk pada garis kebijakannya. Ekonom-ekonom seperti ini melihat IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga pemberi utang sebagai malaikat penolong, meringankan beban defisit APBN dan berperan positif bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

Ia menjelaskan. jerat utang terhadap pemerintah Indonesia terlihat dari pembayaran cicilian dan bunga atas utang lama yang lebih besar dari pencairan utang baru. Selisih keduanya hampir mencapai Rp 10 triliun. Ekonom Mafia Barkeley menggunakan privatisasi BUMN dan penerbitan SBN untuk menutup selisih Rp 10 triliun tersebut.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan perubahan, yakni pemimpin yang berani melakukan terobosan. Pilihan kebijakan yang dilakukan yakni tidak membayar utang sama sekali karena utang tersebut menjadi sarang korupsi dan persekongkolan, restrukturisasi utang dan menolak utang baru sembari melakukan pengoptimalan penerimaan dalam negeri. “Prinsipnya, pemimpin baru harus setia pada konstitusi ‘45 dan mencintai rakyat melalui terobosan kebijakan,” katanya. Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk pada popularitas, meninabobokan rakyat dan menyatakan kondisi perekonomian saat ini baik-baik saja.

Pembayaran utang berupa cicilan dan bunga menjadikan APBN tersandera dan tidak memiliki keleluasaan dalam membiayai program-program pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Masyarakat adil-makmur hanya ilusi jika kebijakan ekonomi pemerintah memprioritaskan pada penumpukan utang,” paparnya.

Sementara itu, ekonom dari INDEF, Imam Sugema, yang dihubungi SH secara terpisah menilai kalau saat ini visi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Yudhoyono–Kalla masih sangat liberal, sehingga berdampak pada semakin bertambahnya angka kemiskinan.
Karenanya, siapa pun yang terpilih pada Pilpres mendatang, lanjut Imam, harus membentuk tim ekonomi yang jelas dengan visi ekonomi yang kuat dan tidak lagi berlandaskan pada sistem ekonomi liberal. “Kalau pemerintah yang akan datang tetap menerapkan sistem ekonomi yang liberal seperti saat ini, bisa dipastikan masa depan perekomian Indonesia akan semakin suram dan angka kemiskinan akan terus bertambah, sekalipun program BLT dan PNPM tetap dilanjutkan. Hal ini terjadi karena perekonomian kita sangat bergantung pada kepentingan asing,” tukasnya.

Dia juga menambahkan, akibat sistem ekonomi leberal tersebut, bangsa Indonesia juga semakin terlilit utang luar negeri. “Karena hampir seluruh proyek-proyek yang sedang dijalankan pemerintah, pendanaannya memang bersumber dari sana. Kalau bisa pola-pola semacam itu harus dibatasi oleh pemerintahan mendatang. Demikian juga dengan pengelolaan fiskal yang saat ini masih sangat boros, sehingga total utang pemerintah saat ini telah mencapai Rp 1.695 triliun,” tandasnya. (sigit wibowo/moh ridwan)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar