NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
Senin, 28 Maret 2011
Jumat, 18 Maret 2011
PENGERTIAN DAN PERBEDAAN RESENSI,TIMBANG PUSTAKA DAN TIMBANG BUKU
NAMA : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : B.Indonesia
PENGERTIAN DAN PERBEDAAN
RESENSI,TIMBANG PUSTAKA DAN TIMBANG BUKU
1. Pengertian Resensi
Resensi adalah tulisan tentang informasi buku baru atau bentuk lain sebagai pertimbangan kelayakan bagi pembacanya. Resensi biasanya digunakan untuk memberi gambaran isi buku, film, dan kaset musik. Penulis resensi atau peresensi disebut resensator. Resensi bertujuan bagi penerbit atau produsen untuk mengenalkan produknya kepada calon pembeli. Menulis resensi dapat dilakukan setiap orang. Dengan berlatih menjadi resensator, kamu ikut menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan memudahkan orang lain mencari buku itu.
2. Sistematika Resensi
Resensi bertujuan memberikan pertimbangan kepada calon pembaca. Pertimbangan tersebut meliputi kelebihankekurangan buku serta keunggulan-kelemahannya. Oleh karena itu, sebuah resensi biasanya memiliki sistematika atau uruturutan sebagai berikut.
a. Bagian Identitas Buku
Pada bagian ini berisi judul resensi, judul buku, nama pengarang, nama penerjemah (jika buku terjemahan), penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman.
b. Bagian Isi
Pada bagian ini memuat paragraf pengantar, isi buku secara garis besar, kelebihan atau kekurangan buku.
c. Bagian Penutup
Pada bagian ini berisi simpulan dan saran kepada pembacanya.
Timbangan pustaka adalah menimbang atau menilai hasil-hasil penelitian yang telah Klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, Perbedaan karangan ragam standart dan non standart.Resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku
Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku secara tertulis yang mengemukakan pendapat seseorang tentang baik buruknya buku ditinjau dari berbagai sudut. Resensi dapat dilakukan oleh siapa saja.
Timbangan buku sama dengan kritik buku yaitu pertimbangan/pendapat tentang baik buruk sebuah karya yang dapat di sampaikan secara tertulis maupun lisan oleh siapa saja.
Bedah buku adalah pembicaraan mengenai buku dengan melibatkan beberapa orang atau forum untuk berdiskusi, ada tokoh atau bahkan pengarangnya sendiri ikut terlibat. Pendapat/penilaian tentang buku yang dibedah dapat disimpulkan lebih obyektif karena berdasarkan pendapat umum.
Preview adalah istilah bahasa asing yang artinya peninjauan, sedang review artinya tinjauan atau timbangan buku, jadi kedua kata tersebut memiliki pengertian yang hampir sama dengan timbangan buku, hanya saja bedanya pada pelakunya. Kalau preview biasanya dibuat oleh penerbitnya sebelum sebuah buku diluncurkan dan penerbit mengundang pengarang/penulis buku untuk menyampaikan penjelasan tentang buku yang ditulisnya di hadapan para calon konsumen yang biasanya adalah pustakawan, guru dan dosen atau para tokoh kutu buku yang sekiranya mempunyai minat dengan buku yang diluncurkan tersebut. Sedangkan review dilakukan oleh orang lain maksudnya bukan pengarang atau disebut kritikus buku. Review sama pengetiannya dengan kritik buku, dilakukan oleh soerang kritikus, dapat secara lisan atau tertulis.
Dengan demikian antara preview, review, resensi, bedah buku dan timbangan buku hampir mirip. Kalau di dalam timbangan buku bisa dilakukan oleh siapa saja (sama dengan resensi) tetapi kalau bedah buku bisa dilakukan oleh tokoh yang menguasai atau bahkan pengarangnya sendiri di hadapan para calon pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Albarda (2004). Strategi Implementasi TI untuk Tata Kelola Organisasi (IT Governance). From http://rachdian.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=27&Itemid=30, 3 August 2008
• Peranginangin, Kasiman (2006). Aplikasi Web dengan PHP dan MySql. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
• Soekirno, Harimurti ( 2005). Cara Mudah Menginstall Web Server Berbasis Windows Server 2003. Jakarta: Elex Media Komputindo.
• Suteja, B.R., Sarapung, J.A, & Handaya, W.B.T. (2008). Memasuki Dunia E-Learning, Bandung: Penerbit Informatika.
• Whitten, J.L.,Bentley, L.D., Dittman, K.C. (2004). Systems Analysis and Design Methods. Indianapolis: McGraw-Hill Education.
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : B.Indonesia
PENGERTIAN DAN PERBEDAAN
RESENSI,TIMBANG PUSTAKA DAN TIMBANG BUKU
1. Pengertian Resensi
Resensi adalah tulisan tentang informasi buku baru atau bentuk lain sebagai pertimbangan kelayakan bagi pembacanya. Resensi biasanya digunakan untuk memberi gambaran isi buku, film, dan kaset musik. Penulis resensi atau peresensi disebut resensator. Resensi bertujuan bagi penerbit atau produsen untuk mengenalkan produknya kepada calon pembeli. Menulis resensi dapat dilakukan setiap orang. Dengan berlatih menjadi resensator, kamu ikut menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan memudahkan orang lain mencari buku itu.
2. Sistematika Resensi
Resensi bertujuan memberikan pertimbangan kepada calon pembaca. Pertimbangan tersebut meliputi kelebihankekurangan buku serta keunggulan-kelemahannya. Oleh karena itu, sebuah resensi biasanya memiliki sistematika atau uruturutan sebagai berikut.
a. Bagian Identitas Buku
Pada bagian ini berisi judul resensi, judul buku, nama pengarang, nama penerjemah (jika buku terjemahan), penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman.
b. Bagian Isi
Pada bagian ini memuat paragraf pengantar, isi buku secara garis besar, kelebihan atau kekurangan buku.
c. Bagian Penutup
Pada bagian ini berisi simpulan dan saran kepada pembacanya.
Timbangan pustaka adalah menimbang atau menilai hasil-hasil penelitian yang telah Klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan, deskripsi, kritik, Perbedaan karangan ragam standart dan non standart.Resensi buku lebih dikenal dengan istilah timbangan buku
Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku secara tertulis yang mengemukakan pendapat seseorang tentang baik buruknya buku ditinjau dari berbagai sudut. Resensi dapat dilakukan oleh siapa saja.
Timbangan buku sama dengan kritik buku yaitu pertimbangan/pendapat tentang baik buruk sebuah karya yang dapat di sampaikan secara tertulis maupun lisan oleh siapa saja.
Bedah buku adalah pembicaraan mengenai buku dengan melibatkan beberapa orang atau forum untuk berdiskusi, ada tokoh atau bahkan pengarangnya sendiri ikut terlibat. Pendapat/penilaian tentang buku yang dibedah dapat disimpulkan lebih obyektif karena berdasarkan pendapat umum.
Preview adalah istilah bahasa asing yang artinya peninjauan, sedang review artinya tinjauan atau timbangan buku, jadi kedua kata tersebut memiliki pengertian yang hampir sama dengan timbangan buku, hanya saja bedanya pada pelakunya. Kalau preview biasanya dibuat oleh penerbitnya sebelum sebuah buku diluncurkan dan penerbit mengundang pengarang/penulis buku untuk menyampaikan penjelasan tentang buku yang ditulisnya di hadapan para calon konsumen yang biasanya adalah pustakawan, guru dan dosen atau para tokoh kutu buku yang sekiranya mempunyai minat dengan buku yang diluncurkan tersebut. Sedangkan review dilakukan oleh orang lain maksudnya bukan pengarang atau disebut kritikus buku. Review sama pengetiannya dengan kritik buku, dilakukan oleh soerang kritikus, dapat secara lisan atau tertulis.
Dengan demikian antara preview, review, resensi, bedah buku dan timbangan buku hampir mirip. Kalau di dalam timbangan buku bisa dilakukan oleh siapa saja (sama dengan resensi) tetapi kalau bedah buku bisa dilakukan oleh tokoh yang menguasai atau bahkan pengarangnya sendiri di hadapan para calon pembaca.
DAFTAR PUSTAKA
Albarda (2004). Strategi Implementasi TI untuk Tata Kelola Organisasi (IT Governance). From http://rachdian.com/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=27&Itemid=30, 3 August 2008
• Peranginangin, Kasiman (2006). Aplikasi Web dengan PHP dan MySql. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
• Soekirno, Harimurti ( 2005). Cara Mudah Menginstall Web Server Berbasis Windows Server 2003. Jakarta: Elex Media Komputindo.
• Suteja, B.R., Sarapung, J.A, & Handaya, W.B.T. (2008). Memasuki Dunia E-Learning, Bandung: Penerbit Informatika.
• Whitten, J.L.,Bentley, L.D., Dittman, K.C. (2004). Systems Analysis and Design Methods. Indianapolis: McGraw-Hill Education.
RESENSI BUKU Pemikiran Kebangsaan Eks Tapol
NAMA : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : B. Indonesia
Judul : G30S 1965, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme
Penulis : Tan Swie Ling
Penerbit : Komunitas Bambu
Terbit : I, 2010
Halaman : 587 Halaman
Penangkapan terhadap mereka yang diduga terlibat G30S, menyisakan mimpi buruk. Banyak pihak yang tidak terkait dengan peristiwa itu justru mengalami siksaan berat dan trauma yang sulit dipulihkan.
Penyiksaan dilakukan untuk memperoleh informasi ataupun pengakuan keterlibatan seseorang dalam peristiwa G30S yang kemudian dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
Cara-cara seperti inilah yang membuat fakta lurus mengenai G30S sulit diungkap. Pasalnya, banyak buku mengenai peristiwa G30S ditulis berdasarkan BAP tersebut.
Buku yang ditulis oleh Tan Swie Ling ini adalah sumber sejarah yang memperlihatkan bahwa penulisan sejarah seputar G30S masih memiliki dimensi yang belum sepenuhnya terungkap.
Dalam buku ini Swie Ling tidak hanya mengisahkan pengalamannya sebagai tahanan politik (tapol) saat disiksa dan dijebloskan ke dalam tahanan, melainkan juga ingin menunjukkan akar masalah terjadinya G30S.
Menurut Swie Ling, apa yang pada tahun 1965 itu tidak lepas dari politik perang dingin antara negara Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet.
Kala itu, Blok Barat, usai Perang Dunia II, mencoba mengurangi kekuatan Uni Sovyet yang dicurigai akan menyebarkan komunis secara meluas. Untuk mengganjalnya Barat menyulut peristiwa kekerasan yang menyudutkan golongan komunis, seperti Peristiwa Madiun di tahun 1948, dan G30S di tahun 1965. Cara ini diharapkan menjadi black campaign bagi komunisme.
Menurut Swie Ling, peristiwa tersebut tidak bakal terjadi apabila para elit politik di Indonesia memiliki kesadaran dan harga diri untuk menjadi bangsa yang merdeka, mandiri dan menolak intervensi bangsa asing.
Akhirnya Indonesia pun terlibat dalam pusaran politik Perang Dingin. Buntutnya, komunis diaanggap haram oleh Orde Baru. Kemudian, stigma buruk ditempelkan kepada mereka yang pernah “bersentuhan” dengan komunisme.
Karena stigma tersebut, mereka yang dicap berhaluan komunis sering kehilangan kesempatan untuk berkarir, memperoleh pendidikan, bekerja di lembaga pemerintah, bahkan kesempatan untuk melakukan aktivitas politik.
Dalam buku ini Swie Ling tidak hanya meratapi stigma-stigma tersebut. Sebaliknya, ia justru menyumbangkan banyak gagasan untuk kemajuan bangsa yang melibatkan semua elemen bangsa, termasuk keturunan Tionghoa.
Sayangnya, keturunan Tinghoa di Indonesia belum memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara Indonesia lain. Mereka masih diposisikan sebagai warga kelas kelas dua, atau yang diistilahkan oleh Swie Ling sebagai "seikat rumput kering".
Itu sebabnya Swie Ling ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menterjemahkan kembali arti nasionalsime. Menurutnya nasionalisme lahir dari kebutuhan, rasa kebersamaan antara segolongan manusia dengan nasib dan keinginan yang sama untuk merdeka dan bebas dari penindasan
Hal itu harus dimiliki oleh seluruh warganegara tanpa memandang apakah warga keturunan atau buka. Sebab cita-cita untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain adalah hak setiap warga negara tanpa memandang suku maupun ras.***
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : B. Indonesia
Judul : G30S 1965, Perang Dingin, dan Kehancuran Nasionalisme
Penulis : Tan Swie Ling
Penerbit : Komunitas Bambu
Terbit : I, 2010
Halaman : 587 Halaman
Penangkapan terhadap mereka yang diduga terlibat G30S, menyisakan mimpi buruk. Banyak pihak yang tidak terkait dengan peristiwa itu justru mengalami siksaan berat dan trauma yang sulit dipulihkan.
Penyiksaan dilakukan untuk memperoleh informasi ataupun pengakuan keterlibatan seseorang dalam peristiwa G30S yang kemudian dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
Cara-cara seperti inilah yang membuat fakta lurus mengenai G30S sulit diungkap. Pasalnya, banyak buku mengenai peristiwa G30S ditulis berdasarkan BAP tersebut.
Buku yang ditulis oleh Tan Swie Ling ini adalah sumber sejarah yang memperlihatkan bahwa penulisan sejarah seputar G30S masih memiliki dimensi yang belum sepenuhnya terungkap.
Dalam buku ini Swie Ling tidak hanya mengisahkan pengalamannya sebagai tahanan politik (tapol) saat disiksa dan dijebloskan ke dalam tahanan, melainkan juga ingin menunjukkan akar masalah terjadinya G30S.
Menurut Swie Ling, apa yang pada tahun 1965 itu tidak lepas dari politik perang dingin antara negara Blok Barat yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet.
Kala itu, Blok Barat, usai Perang Dunia II, mencoba mengurangi kekuatan Uni Sovyet yang dicurigai akan menyebarkan komunis secara meluas. Untuk mengganjalnya Barat menyulut peristiwa kekerasan yang menyudutkan golongan komunis, seperti Peristiwa Madiun di tahun 1948, dan G30S di tahun 1965. Cara ini diharapkan menjadi black campaign bagi komunisme.
Menurut Swie Ling, peristiwa tersebut tidak bakal terjadi apabila para elit politik di Indonesia memiliki kesadaran dan harga diri untuk menjadi bangsa yang merdeka, mandiri dan menolak intervensi bangsa asing.
Akhirnya Indonesia pun terlibat dalam pusaran politik Perang Dingin. Buntutnya, komunis diaanggap haram oleh Orde Baru. Kemudian, stigma buruk ditempelkan kepada mereka yang pernah “bersentuhan” dengan komunisme.
Karena stigma tersebut, mereka yang dicap berhaluan komunis sering kehilangan kesempatan untuk berkarir, memperoleh pendidikan, bekerja di lembaga pemerintah, bahkan kesempatan untuk melakukan aktivitas politik.
Dalam buku ini Swie Ling tidak hanya meratapi stigma-stigma tersebut. Sebaliknya, ia justru menyumbangkan banyak gagasan untuk kemajuan bangsa yang melibatkan semua elemen bangsa, termasuk keturunan Tionghoa.
Sayangnya, keturunan Tinghoa di Indonesia belum memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara Indonesia lain. Mereka masih diposisikan sebagai warga kelas kelas dua, atau yang diistilahkan oleh Swie Ling sebagai "seikat rumput kering".
Itu sebabnya Swie Ling ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menterjemahkan kembali arti nasionalsime. Menurutnya nasionalisme lahir dari kebutuhan, rasa kebersamaan antara segolongan manusia dengan nasib dan keinginan yang sama untuk merdeka dan bebas dari penindasan
Hal itu harus dimiliki oleh seluruh warganegara tanpa memandang apakah warga keturunan atau buka. Sebab cita-cita untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain adalah hak setiap warga negara tanpa memandang suku maupun ras.***
ARTIKEL APBN
NAMA : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
ARTIKEL APBN
1. Fungsi dan Peran APBN
* APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh ataspendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
* APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,
1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
* Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK
* - Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
* - Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
* Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
* Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
2. Struktur dan Susunan APBN
* Pendapatan Negara dan Hibah
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
* Belanja Negara
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
* Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
* Surplus/ Defisit Anggaran
* Pembiayaan
3. Prinsip-prinsip Dalam APBN
* Prinsip Anggaran APBN
* Prinsip Anggaran dinamis
* Prinsip Anggaran Fungsional
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
ARTIKEL APBN
1. Fungsi dan Peran APBN
* APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh ataspendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
* APBN sebagai alat Stabilisasi Ekonomi,
1. Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
2. Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
3. Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
4. Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
5. Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri
* Dampak APBN terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada empat tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G – T = B = Bn + Bb + Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
- Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
- APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri :
-Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
-Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT DOMESTIK
* - Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
* - Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
* Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
* Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
2. Struktur dan Susunan APBN
* Pendapatan Negara dan Hibah
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
* Belanja Negara
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
* Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
* Surplus/ Defisit Anggaran
* Pembiayaan
3. Prinsip-prinsip Dalam APBN
* Prinsip Anggaran APBN
* Prinsip Anggaran dinamis
* Prinsip Anggaran Fungsional
Analisis dari APBN dan RAPBN
NAMA : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
Analisis dari APBN dan RAPBN
Penerimaan dalam negeri semakin lama semakin naik, dengan itu pendapatan pemerintah semakin banyak. Akan tetapi pembelanjaan negara juga semakin lama naik atau bertambah. Maka pembelanjaan negara balance. Kalau belanja negara lebih besar dari penerimaan dalam negeri, negeri itu akan krisis dan harga-harga akan naik sangat drastis untuk menutupi kekurangan belanja negara. Pemerintah berusaha melakukan cara apapun agar bisa menutupi pengeluaan yang berlebihan.
Cara yang dilakukan pemerintah, antara lain:
• Memberikan pajak kepada pengusaha kecil
• Menaikan tarif pajak
• Dan lain-lain
Surplus atau defisit anggaran adalah peneriman dalam negeri di kurang belanja negara. Hasilnya selalu minus, karena pengeluaran negara sangat banyak tidak sesuai dengan pemasukkannya. Maka dengan itu defisit anggaran selalu minus.Dan alangkah baik nya jika belanja Negara harus di tekan agar defisit tidak selalu minus.
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
Analisis dari APBN dan RAPBN
Penerimaan dalam negeri semakin lama semakin naik, dengan itu pendapatan pemerintah semakin banyak. Akan tetapi pembelanjaan negara juga semakin lama naik atau bertambah. Maka pembelanjaan negara balance. Kalau belanja negara lebih besar dari penerimaan dalam negeri, negeri itu akan krisis dan harga-harga akan naik sangat drastis untuk menutupi kekurangan belanja negara. Pemerintah berusaha melakukan cara apapun agar bisa menutupi pengeluaan yang berlebihan.
Cara yang dilakukan pemerintah, antara lain:
• Memberikan pajak kepada pengusaha kecil
• Menaikan tarif pajak
• Dan lain-lain
Surplus atau defisit anggaran adalah peneriman dalam negeri di kurang belanja negara. Hasilnya selalu minus, karena pengeluaran negara sangat banyak tidak sesuai dengan pemasukkannya. Maka dengan itu defisit anggaran selalu minus.Dan alangkah baik nya jika belanja Negara harus di tekan agar defisit tidak selalu minus.
DATA APBN DAN RAPBN
NAMA : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
DATA APBN DAN RAPBN
Dampak krisis keuangan global diprediksi masih akan terasa hingga 2010. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 dengan Rancangan APBN 2010 sehingga perekonomian nasional tetap positif.
Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4). Sidang kabinet ini membahas rencana kerja pemerintah 2010 sebagai landasan penyusunan RAPBN 2010.
"Mari kita berpikir RKP (rencana kerja dan program) APBN 2009 dan RKP APBN 2010 dalam satu kesatuan, keutuhan. Karena dalam dua tahun ini pada prinsipnya kebijakan kita adalah economic recovery (pemulihan ekonomi). Jangan dilihat 2009 sendiri dan 2010 sendiri," kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada para menteri yang hadir.
Kepala negara menambahkan, beberapa hal yang harus diingat, selain keduanya harus saling berkaitan, juga harus dipahami situasi yang tengah dihadapi. Dalam hal ini, pilar APBN yang disusun harus berdasar pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial.
"Disebut-sebut kemarin defisit APBN 2010 mencapai 1 hingga 1,3 persen. Silakan lanjutkan, karena tanpa growth stimulation (stimulus pertumbuhan) tidak akan bergerak kembali. Namun juga harus diperhatikan keberlanjutan fiskal jangka sedang dan ketersediaan sumber pendanaan untuk menutupi defisit. Jangan sampai di luar kendali," tuturnya.
Lanjut
Sementara itu, dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur RAPBN 2010 akan terdiri dari perkiraan penerimaan sebesar Rp 871,9 triliun dan total belanja sebesar Rp 949,1 triliun.
"Maka defisit diperkirakan mencapai Rp 77,1 triliun atau 1,3 prsen dari GDP (produk domestik bruto). Ini sudah mengamodasi belanja untuk stimulus ekonomi, termasuk penurunan tarif pajak badan yang akan terjadi pada 2010," katanya.
Menurut dia, pada 2010 pemerintah masih menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha menghadapi kondisi krisis keuangan global. Ini dilakukan dengan berbagai kebijakan, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah tetap mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR). "Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan anggaran 20 persen dari APBN bagi pendidikan. Serta melanjutkan program tunjangan bagi guru dan dosen sesuai Undang-Undang Pendidikan," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan, pada 2010 juga akan dijaga belanja modal dengan belanja yang sifat non-produktif seperti belanja rutin. "Kita akan dorong semaksimal mungkin belanja modal dengan tujuan stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi, meski 2010 tidak dianggarkan terpisah, namun terus dievaluasi efektivitasnya," kata Sri Mulyani.
Dia menambahkan, pemerintah akan memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dan dikombinasikan dengan kebijakan nonfiskal seperti perdagangan, industri, dan moneter, sehingga bisa sinkron dan mendorong ekonomi dalam negeri ke arah yang positif.
Sidang kabinet peripurna tersebut dihadiri oleh seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Berikut ini adalah Data - data APBN dan RAPBN, meliputi :
Penerimaan
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya penerimaan non pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, dan laba BUMN.
Pengeluaran
Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapa dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui empat
tahap, yaitu:
1. Kewenangan Anggaran
2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
3. Kewajiban
4. Realisasi Pengeluaran (outlays)
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat tiga jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.
Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.
Keseimbangan
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi
total pengeluaran termasuk pembayaran bunga.
Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang.
NPM : 11208365
KELAS : 3EA12
MATKUL : PEREKONOMIAN INDONESIA
DATA APBN DAN RAPBN
Dampak krisis keuangan global diprediksi masih akan terasa hingga 2010. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 dengan Rancangan APBN 2010 sehingga perekonomian nasional tetap positif.
Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/4). Sidang kabinet ini membahas rencana kerja pemerintah 2010 sebagai landasan penyusunan RAPBN 2010.
"Mari kita berpikir RKP (rencana kerja dan program) APBN 2009 dan RKP APBN 2010 dalam satu kesatuan, keutuhan. Karena dalam dua tahun ini pada prinsipnya kebijakan kita adalah economic recovery (pemulihan ekonomi). Jangan dilihat 2009 sendiri dan 2010 sendiri," kata Presiden saat memberikan pengarahan kepada para menteri yang hadir.
Kepala negara menambahkan, beberapa hal yang harus diingat, selain keduanya harus saling berkaitan, juga harus dipahami situasi yang tengah dihadapi. Dalam hal ini, pilar APBN yang disusun harus berdasar pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial.
"Disebut-sebut kemarin defisit APBN 2010 mencapai 1 hingga 1,3 persen. Silakan lanjutkan, karena tanpa growth stimulation (stimulus pertumbuhan) tidak akan bergerak kembali. Namun juga harus diperhatikan keberlanjutan fiskal jangka sedang dan ketersediaan sumber pendanaan untuk menutupi defisit. Jangan sampai di luar kendali," tuturnya.
Lanjut
Sementara itu, dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, postur RAPBN 2010 akan terdiri dari perkiraan penerimaan sebesar Rp 871,9 triliun dan total belanja sebesar Rp 949,1 triliun.
"Maka defisit diperkirakan mencapai Rp 77,1 triliun atau 1,3 prsen dari GDP (produk domestik bruto). Ini sudah mengamodasi belanja untuk stimulus ekonomi, termasuk penurunan tarif pajak badan yang akan terjadi pada 2010," katanya.
Menurut dia, pada 2010 pemerintah masih menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha menghadapi kondisi krisis keuangan global. Ini dilakukan dengan berbagai kebijakan, seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah tetap mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR). "Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan anggaran 20 persen dari APBN bagi pendidikan. Serta melanjutkan program tunjangan bagi guru dan dosen sesuai Undang-Undang Pendidikan," tuturnya.
Sri Mulyani menambahkan, pada 2010 juga akan dijaga belanja modal dengan belanja yang sifat non-produktif seperti belanja rutin. "Kita akan dorong semaksimal mungkin belanja modal dengan tujuan stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi, meski 2010 tidak dianggarkan terpisah, namun terus dievaluasi efektivitasnya," kata Sri Mulyani.
Dia menambahkan, pemerintah akan memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dan dikombinasikan dengan kebijakan nonfiskal seperti perdagangan, industri, dan moneter, sehingga bisa sinkron dan mendorong ekonomi dalam negeri ke arah yang positif.
Sidang kabinet peripurna tersebut dihadiri oleh seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu juga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Berikut ini adalah Data - data APBN dan RAPBN, meliputi :
Penerimaan
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya penerimaan non pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, dan laba BUMN.
Pengeluaran
Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapa dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.
Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui empat
tahap, yaitu:
1. Kewenangan Anggaran
2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
3. Kewajiban
4. Realisasi Pengeluaran (outlays)
Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat tiga jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.
Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.
Keseimbangan
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi
total pengeluaran termasuk pembayaran bunga.
Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang.
Jumlah Penduduk Indonesia Terbaru 2010
Nama : Bayu Hidayatulloh
NPM : 11208365
Kelas : 3EA12
MATKUL : Perekonomian Indonesia
Jakarta- Pemerintah Indonesia akan menggelar sensus penduduk keenam pada 1 Mei 2010. Sebelumnya, sensus penduduk digelar tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000. Sensus penduduk yang diselenggarakan sepuluh tahun sekali ini berlaku bagi warga negara Indonesia atau warga negara Asing yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia.
"Data yang diperoleh dari sensus penduduk bisa diolah oleh masing-masing lembaga (negara) menjadi informasi untuk membantu program pembangunan di berbagai bidang. Saya mengimbau seluruh penduduk Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, untuk ikut membantu pelaksanaan sensus," papar kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta, Kamis (29/4/2010).
Sensus penduduk merupakan kegiatan penghitungan jumlah penduduk di seluruh atau sebagian teritorial suatu negara dan mengumpulkan karakteristik pokok semua penduduk, rumah tangga, dan bangunan tinggal. Tujuannya, memperoleh informasi dasar kependudukan dan perumahan yang diperlukan untuk bahan evaluasi pembangunan serta menyusun perencanaan pembangunan kependudukan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205,1 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60,1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer persegi.Badan Pusat Statitistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 235 juta jiwa. Angka ini perlu dibuktikan dengan sensus penduduk 2010 yang akan digelar 1 hingga 31 Mei mendatang. Sebelumnya, berdasarkan sensus 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 206 juta jiwa.
"Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia mencapi 206 juta jiwa. Peningkatannya sekitar 1,3 persen per tahun. Tentunya, itu akan dibuktikan pada sensus nanti," papar Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Kamis (29/4/2010).
Rusman memaparkan, karena ini merupakan sensus penduduk bukan sensus warga negara, maka yang dihitung adalah penduduk yang tinggal di Indonesia minimal selama enam bulan ini. Mereka yang bekerja di luar negeri (TKI) atau mahasiswa yang bersekolah di luar negeri tidak dihitung dalam sensus ini. Namun sebaliknya para pekerja luar negeri dan mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan akan di-sensus.
"Kriteria enam bulan tinggal ini sesuai dengan kesepakatan internasional. Kalau TKI kita di Malaysia misalnya, maka BPS Malaysia yang akan melakukan sensus," katanya.
Berdasarkan kesepakatan internasional, menurut dia, warga negara di luar negeri yang dihitung dalam sensus hanyalah para diplomat dan konsuler. BPS telah bertemu dengan pihak-pihak negara asing untuk saling bertukar informasi terkait warganegaranya di luar negeri.
"Jadi misalnya kita telah bertemu dengan BPS-nya Malaysia yang juga akan menyelenggarakan sensus pada 2010 ini, nanti kita minta datanya dan bertukar informasi berapa jumlah TKI kita, mahasiwa kita, ini seusai dengan kaidah internasional," katanya.
Data Terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk Indonesia terbaru bulan Oktober tahun 2010. Totalnya penduduk RI sampai saat ini mencapai 237,56 juta jiwa.
Dari 33 provinsi yang ada, di mana kah wilayah dengan penduduk terbanyak? Menurut survei BPS, provinsi Jawa Barat adalah daerah dengan penduduk terbanyak. Tercatat, total keseluruhannya mencapai 43,02 juta jiwa.
Berikut ini masing-masing jumlah penduduk per provinsi:
1. Aceh 4,48 juta
2. Sumatera Utara 12,98 juta
3. Sumatera Barat 4,84 juta
4. Riau 5,54 juta
5. Kepulauan Riau 1,69 juta
6. Jambi 3,09 juta
7. Sumatera Selatan 7,44 juta
8. Kepulauan Bangka Belitung 1,22 juta
9. Bengkulu 1,71 juta
10. Lampung 7,59 juta
11. Banten 10,54 juta
12. DKI Jakarta 9,59 juta
13. Jawa Barat 43,02 juta
14. Jawa Tengah 32,38 juta
15. DIY 3,45 juta
16. Jawa Timur 37,47 juta
17. Bali 3,89 juta
18. NTB 4,49 juta
19. NTT 4,68 juta
20. Kalimantan Barat 4,39 juta
21. Kalimantan Tengah 2,2 juta
22. Kalimantan Selatan 3,63 juta
23. Kalimantan Timur 3,55 juta
24. Sulawesi Utara 2,26 juta
25. Gorontalo 1,04 juta
26. Sulawesi Tengah 2,63 juta
27. Sulawesi Barat 1,16 juta
28. Sulawesi Selatan 8,03 juta
29. Sulawesi Utara 2,23 juta
30. Maluku 1,53 juta
31. Maluku Utara 1,03 juta
32. Papua Barat 0,76 juta
33. Papua 2,85 juta
BPS juga mencatat, laju pertumbuhan penduduk RI terus menurun dibandingkan 30 tahun lalu. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 hanya 1,49 persen, naik dibandingkan tahun 1990-2000 yang sudah 1,45 persen.
Sebelumnya, pada 30-20 tahun lalu pertumbuhan penduduk RI tercatat cukup tinggi yakni untuk periode 1930-1961 laju pertumbuhan 2,15 persen, tahun 1961-1971 laju pertumbuhan 2,13 persen, tahun 1971-1980 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 persen.
Deputi Bidang Statistis Sosial BPS Wynandin Imawan menuturkan, dengan banyaknya penduduk RI sampai berjumlah 237,56 juta ini membuat Indonesia berada di peringkat ke empat dunia untuk urusan penduduk.
Diprediksi sampai dengan tahun 2050, jumlah penduduk RI akan mencapai 288 juta dan berada diperingkat ke enam.
NPM : 11208365
Kelas : 3EA12
MATKUL : Perekonomian Indonesia
Jakarta- Pemerintah Indonesia akan menggelar sensus penduduk keenam pada 1 Mei 2010. Sebelumnya, sensus penduduk digelar tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000. Sensus penduduk yang diselenggarakan sepuluh tahun sekali ini berlaku bagi warga negara Indonesia atau warga negara Asing yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia.
"Data yang diperoleh dari sensus penduduk bisa diolah oleh masing-masing lembaga (negara) menjadi informasi untuk membantu program pembangunan di berbagai bidang. Saya mengimbau seluruh penduduk Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, untuk ikut membantu pelaksanaan sensus," papar kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta, Kamis (29/4/2010).
Sensus penduduk merupakan kegiatan penghitungan jumlah penduduk di seluruh atau sebagian teritorial suatu negara dan mengumpulkan karakteristik pokok semua penduduk, rumah tangga, dan bangunan tinggal. Tujuannya, memperoleh informasi dasar kependudukan dan perumahan yang diperlukan untuk bahan evaluasi pembangunan serta menyusun perencanaan pembangunan kependudukan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205,1 juta jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60,1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer persegi.Badan Pusat Statitistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 235 juta jiwa. Angka ini perlu dibuktikan dengan sensus penduduk 2010 yang akan digelar 1 hingga 31 Mei mendatang. Sebelumnya, berdasarkan sensus 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 206 juta jiwa.
"Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia mencapi 206 juta jiwa. Peningkatannya sekitar 1,3 persen per tahun. Tentunya, itu akan dibuktikan pada sensus nanti," papar Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Kamis (29/4/2010).
Rusman memaparkan, karena ini merupakan sensus penduduk bukan sensus warga negara, maka yang dihitung adalah penduduk yang tinggal di Indonesia minimal selama enam bulan ini. Mereka yang bekerja di luar negeri (TKI) atau mahasiswa yang bersekolah di luar negeri tidak dihitung dalam sensus ini. Namun sebaliknya para pekerja luar negeri dan mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari enam bulan akan di-sensus.
"Kriteria enam bulan tinggal ini sesuai dengan kesepakatan internasional. Kalau TKI kita di Malaysia misalnya, maka BPS Malaysia yang akan melakukan sensus," katanya.
Berdasarkan kesepakatan internasional, menurut dia, warga negara di luar negeri yang dihitung dalam sensus hanyalah para diplomat dan konsuler. BPS telah bertemu dengan pihak-pihak negara asing untuk saling bertukar informasi terkait warganegaranya di luar negeri.
"Jadi misalnya kita telah bertemu dengan BPS-nya Malaysia yang juga akan menyelenggarakan sensus pada 2010 ini, nanti kita minta datanya dan bertukar informasi berapa jumlah TKI kita, mahasiwa kita, ini seusai dengan kaidah internasional," katanya.
Data Terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk Indonesia terbaru bulan Oktober tahun 2010. Totalnya penduduk RI sampai saat ini mencapai 237,56 juta jiwa.
Dari 33 provinsi yang ada, di mana kah wilayah dengan penduduk terbanyak? Menurut survei BPS, provinsi Jawa Barat adalah daerah dengan penduduk terbanyak. Tercatat, total keseluruhannya mencapai 43,02 juta jiwa.
Berikut ini masing-masing jumlah penduduk per provinsi:
1. Aceh 4,48 juta
2. Sumatera Utara 12,98 juta
3. Sumatera Barat 4,84 juta
4. Riau 5,54 juta
5. Kepulauan Riau 1,69 juta
6. Jambi 3,09 juta
7. Sumatera Selatan 7,44 juta
8. Kepulauan Bangka Belitung 1,22 juta
9. Bengkulu 1,71 juta
10. Lampung 7,59 juta
11. Banten 10,54 juta
12. DKI Jakarta 9,59 juta
13. Jawa Barat 43,02 juta
14. Jawa Tengah 32,38 juta
15. DIY 3,45 juta
16. Jawa Timur 37,47 juta
17. Bali 3,89 juta
18. NTB 4,49 juta
19. NTT 4,68 juta
20. Kalimantan Barat 4,39 juta
21. Kalimantan Tengah 2,2 juta
22. Kalimantan Selatan 3,63 juta
23. Kalimantan Timur 3,55 juta
24. Sulawesi Utara 2,26 juta
25. Gorontalo 1,04 juta
26. Sulawesi Tengah 2,63 juta
27. Sulawesi Barat 1,16 juta
28. Sulawesi Selatan 8,03 juta
29. Sulawesi Utara 2,23 juta
30. Maluku 1,53 juta
31. Maluku Utara 1,03 juta
32. Papua Barat 0,76 juta
33. Papua 2,85 juta
BPS juga mencatat, laju pertumbuhan penduduk RI terus menurun dibandingkan 30 tahun lalu. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2000-2010 hanya 1,49 persen, naik dibandingkan tahun 1990-2000 yang sudah 1,45 persen.
Sebelumnya, pada 30-20 tahun lalu pertumbuhan penduduk RI tercatat cukup tinggi yakni untuk periode 1930-1961 laju pertumbuhan 2,15 persen, tahun 1961-1971 laju pertumbuhan 2,13 persen, tahun 1971-1980 dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 persen.
Deputi Bidang Statistis Sosial BPS Wynandin Imawan menuturkan, dengan banyaknya penduduk RI sampai berjumlah 237,56 juta ini membuat Indonesia berada di peringkat ke empat dunia untuk urusan penduduk.
Diprediksi sampai dengan tahun 2050, jumlah penduduk RI akan mencapai 288 juta dan berada diperingkat ke enam.
Langganan:
Postingan (Atom)
